PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- APBD Riau 2019 sudah ditetapkan Rp9,185 Triliun. Namun ditengah kondisi APBD yang menurun anggaran untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau malah naik dari tahun lalu.
Padahal hampir semua anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami penurunan karena turunnya APBD 2019 tersebut.
Anggaran di Sekretariat Dewan dan DPRD Riau sendiri meningkat Rp5 Miliar dari tahun 2018.
Pada tahun 2018 anggaran di Dewan dan Setwan hanya Rp362 Miliar namun pada 2019 naik menjadi Rp367 Miliar sehingga menurut Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Triono Hadi semangat berhemat yang digaungkan tidak menyentuh Dewan.
"Ada peningkatan alokasi anggaran untuk Sekwan dalam APBD 2019 ini. Peningkatan Rp5 Miliar padahal semuanya semangat untuk berhemat, "ujar Triono Hadi kepada Tribun.
Dari anggaran Rp367 Miliar itu lanjut Triono Hadi ternyata hampir 80% digunakan untuk perjalanan Dinas baik itu di dalam negeri maupun luar negeri.
"Kita sayangkan sekali, kok bisa justru menambah anggarannya meskipun prediksi penurunan APBD dari Rp10,3 T 2018 menjadi Rp9,1 T,"ujarnya.
Peningkatan anggaran wakil rakyat ini juga menurut Fitra tidak sejalan dengan kinerja yang dilaksanakan.
Bahkan Fitra melihat belum ada sama sekali hasil kerja Dewan tersebut.
"Tidak ada hasil yang mereka perbuat dengan anggaran yang besar dialokasikan di Dewan, "ujarnya.
Fitra juga sempat melakukan penelitian dengan merangkum data di Sekretariat Dewan, namun hasilnya Fitra akses data untuk apa saja anggaran perjalanan dinas digunakan Sekwan tidak mengarsipkan laporan setiap perjalanan dinas.
"Ketika diminta Fitra Riau sekwan tidak memberikan. Dua kemungkinan, tidak ada laporan perjalanan dari setiap perjalanan yang dilakukan. Kemungkinan lain, tidak diarsipkan. Tapi saya lebih yakin tidak ada laporan, "ujarnya.
Bahkan hasil survei KPK terkait integritas, perjalanan dinas ada salah satu bentuk korupsi yang paling gampang dilakukan.
Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik Saiman Pakpahan mengatakan tidak kaget lagi dengan bertambahnya anggaran di Dewan.
Karena yang mengatur anggaran adalah Dewan.
"Yang ngurusi anggaran kan orang-orang itu. Jadi memang anggarannya, anggaran onani. Mereka yang buat, mereka yang tetapkan, "ujarnya.
Apalagi 80 persen anggaran tersebut untuk perjalan dinas.
Menurut Saiman tidak heran lagi dimanfaatkan pada tahun politik karena mereka (Dewan) butuh uang untuk itu.
" Struktur anggaran kita itu untuk kepentingan elit. Untuk kepentingan rakyat ril, dipangkas dengan sedemikian rupa. Mereka selalu bilang kita mau menyelamatkan rakyat, kita mau bla bla bla, tapi caranya begini nih. Memangkas anggaran-anggaran untuk rakyat dan hanya memperjuangkan anggaran untuk mereka, "ujar Saiman.
Saiman menambahkan Dewan hanya meningkatkan struktur anggaran untuk mereka, untuk perjalanan dinas, agar mereka dapat uang untuk kampanye-kampanye dengan politik sembako di lapangan.
" Kata mereka 70 persen untuk rakyat? Coba jelaskan, anggaran 70 persen untuk rakyat itu apa? Mau nggak mereka debat publik, dengan lembaga swadaya masyarakat yang konsen pada transparansi ini di publik. Jadi jangan hanya orasi. Kemudian data disimpan, "jelasnya.
"Selama ini lanjut Saiman permasalahnya seperti itu terus.Artinya tidak ada efek jera melakukan itu. Saran saja pada rakyat, jangan pilih mereka-mereka yang merampok uang rakyat. Titik," jelas Saiman.
Sementara itu saat dikonfirmasi pihak Dewan Provinsi Riau terkait kenaikan anggaran tersebut belum satu orangpun yang bersedia memberikan keterangan, Tribun mencoba konfirmasi kepada Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Suhardiman Amby, Mansyur dan Aherson yang duduk di Badan Anggaran Dewan.
Namun belum satu orangpun yang memberikan keterangan saat dihubungi nomor teleponnya.
Namun ada satu anggota Dewan lainnya yang merespon Ade Hartati namun mengaku tidak bisa memberikan penjelasan karena itu bukan domainnya berdasarkan komisi yang didudukinya.
"Silahkan konfirmasi itu ke Komisi I saja, saya di Komisi V membidangi Pendidikan, olahraga dan Kebudayaan, "ujarnya.(R04/tribunpekanbaru)
